GNPF Ulama Diskusi Publik “BPJS Bagi Rakyat Manfaat Atau Mudharat”

Narasumber :
1. Ust. Yusuf Muhammad Martak
(Ketua GNPF Ulama) Keynote Speker
2. Ust. Edy Mulyadi (Sekjen GNPF-Ulama)
3. Dr. Rizal Ramli (Menko Perekonomian era gusdur)
4. H. Ansory Siregar (Anggota DPR RI 2019-2024 Fraksi PKS)
5. dr. Andry Pri Handono (Praktisi Kesehatan PADI Medika Indonesia)
6. M. Said Iqbal (Presiden KSPI dan Tokoh Pergerakan Buruh).

Jakarta,7 Februari 2020-Diskusi publik GNPF-Ulama yang berlangsung di gedung juang jakarat pusat. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) saat ini memang menjadi topik pembicaraan hangat ditengah-tengah masyarakat ,pelajar,maupun pengajar.Tidak jarang kita dengar hari-hari ini dikalangan masyarakat, pelajar yang berstatus mahasiswa, lebih-lebih masyarakat Indonesia membincangkan atau membicarakan Masalah BPJS yang mengalami kenaikan akan iuran perbulannya.

Menyangkut Masalah akan kenaikan iuran BPJS ini,terjadi dalam masyarakat mengenai masyarakat yang setuju akan dinaikkan nya iuran BPJS dan masyarakat yang tidak setuju dinaikkan nya iuran BPJS kesehatan ini.termasuk juga dalam kalangan pelajar dan pengajar yang membahas kenaikan iuran BPJS kesehatan ini di waktu proses pembelajaran yang memang bersangkutan dengan materi yang di ajarkan. Menurut saya pribadi, kenaikan iuran BPJS kesehatan ini memiliki manfaat dan mudharat atau dampak positif dan negatif bagi 2 pihak , masyarakat dan BPJS kesehatan itu sendiri.

Dampak manfaat bagi masyarakat akan dinaikannya iuran BPJS kesehatan ini antara lain, masyarakat yang menjadi pasien bisa mendapatkan pelayanan yang nyaman dan aman dengan adanya dampak positif dari pelayanan yang baik tersebut,baik dalam segi perawatan pasien, membuat pasien mempunyai harapan besar untuk sembuh dari penyakit yang diderita nya.

Sedangkan dampak negatif atau mudharat bagi masyarakat itu sendiri, Masyarakat yang penghasilannya ekonomi nya dibawah rata-rata akan merasa kurang setuju atau menerima akan kenaikan iuran BPJS kesehatan,yang berarti bahwa masyarakat tersebut harus membayar iuran yang  dilakukan setiap bulannya.untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga saja kekurangan dan hampir tidak mampu,dan itupun harus menambah pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Jika Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) ditinjau dari segi pelayanannya,pelayanan yang khusus hanya bagi orang-orang atau masyarakat- masyarakat yang terdaftar.

Yang mengwakili KSPI mengatakan, ” dengan upah 2 juta rupiah sebulan tidak cukup untuk layak hidup bagi buruh dan keluarganya,kenaikan iuran BPJS dapat membuat Rakyat berteriak dan ini tanggung jawab negara untuk membiyaia rakyat bukan hanya menfasilitasi tapi harus menanggung rakyat terutama rakyat kecil.Hampir sebagian buruh belum ikut BPJS, knapa sebagian buruh belum karena pendapatan mereka masih dibawah UMR.

Negara harus adillah dalam meningkatkan kwalitas pendidikan dan kesehatan adalah proritas utama. Kesehatan itu adalah tanggung jawab negara. Sejak pemerintah SBY semua rakyat diwajibkan masuk BPJS untuk mencover masyarakat pada saat sakit maka ada yang membayarkan yaitu BPJS dan ini pemerintahan Jokowi malah BPJS iuran naik terus.

“Buat kami swasta dan honerer akan dibuang begitu saja,pada hal masyarakat buruh ingin sejahterah.
Dengan adanya diskusi publik GNPF dapat membahas BPJS kedepannya, ujar Bapak Rusdi Salah satu wakil KSPI.

Praktisi Kesehatan PADI Medika Indonesia bapak dr. Andry Pri Handono,”BPJS di warga kesehatan kami banyak rekan-rekan menyampaikan untuk keluhan. Kita tahu BPJS sangat banyak bermanfaat apa lagi untuk masyarakat yang mempunyai penyakit pasti menggunakan BPJS baik orang kalangan ke masyarakat kalangab atas maupun kalangan masyarakat bawah masih menggunakan BPJS.

Untuk menaikan iuran itu tidak tepat untuk menambah beban kepada masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah.
Ini jangan BPJS dijadikan tunggakan para politik dan BPJS adalah suatu gotong royong bagi jaminan kesehatan masyarakat,negara akan menjamin kesehatan yaitu BPJS. Pemerintah mendapat keuntungan kenapa saya mengatakan keuntungan karena mereka harus mempunyai akses terus.

Menko Perekonomian era gusdur bapak Dr. Rizal Ramli tampil pembicara, “mengatakan kenapa fasilitas kesehatan sampai hari ini terbaik di seluruh dunia, untuk kesehatan dan kesejahteraan bagi rakyat indonesia.”

Dalam praktik sehari-hari,  seseorang sebelum masuk rumah sakit haruslah sudah terdaftar terlebih dahulu di BPJS Kesehatan apabila ingin memanfaatkan  pelayanan kesehatan yang disediakan, seperti layaknya peraturan pada asuransi kesehatan pada umumnya. Perbedaannya pada saat peserta mendaftar. BPJS kesehatan hanya meminta persayaratan administratif, tetapi tidak mensyaratkan general medical check-up terlebih dahulu. Hal yang sangat berbeda dengan asuransi kesehatan komersial, yang selalu melakukan medical check-up terlebih dahulu atas kondisi kesehatan pesertanya.

Dengan demikian, semakin jelas, secara bersama-sama, masyarakat harus semakin memahami dan sadar untuk mendaftarkan diri dan keluarganya di BPJS Kesehatan,  jauh hari sebelum sakit. Khususnya, untuk kelompok masyarakat peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau yang dikenal dengan istilah peserta mandiri. Mendaftarkan diri jauh sebelum sakit,  sama dengan mewujudkan.

H. Ansory Siregar (Anggota DPR RI 2019-2024 Fraksi PKS) mengatakan, “pada tahun 80 an kita studi banding ke negara jerman untuk meliat negara mereka disana di banding negara Indonesia dimana sudah hampir 90% sudah membuat pesawat terbang termasuk BJ Habibie yang putra pribumi indonesia.”

Untuk jadi negarawan kita butuh orang yang berani untuk melawan penguasa untuk mengamati BPJS ini. Kita sakit pasti kita ke rumah sakit,kita tidak punya uang pada saat kita sakit dan masuk rumah sakit kita harus bayar rumah sakit. Sebagai anggota dewan dari fraksi PKS H. Ansory Siregar sangat antusias membela rakyat kecil, dan dimana BPJS memaksa untuk membayar iuran setiap bulan.Pemerintah tidak merasakan penderitaan rakyat,pemerintah tidak prorakyat untuk memperhatikan kesehatan rakyat yang diutamakan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *